Ahok Akan Calon Jadi Presiden Setelah Jokowi

JAKARTA (NTT Darita) - Gubernur DKI Jakarta (non aktif) Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama bertekad mencalonkan diri menjadi presiden jika masa pemerintahan Presiden Jokowi usai. Hal ini ditegaskan Ahok saat diwawancara Step Vaessen dari TV Aljazeera belum lama ini.

"Jika tidak ada orang yang mewujudkan keadilan sosial, dan yang mau membangun Pancasila harus jadi presiden, saya mau jadi presiden," ujar Ahok. Sebaliknya, kalau ada orang yang jadi presiden dan bisa memenuhi keadilan sosial, saya tidak mau jadi presiden."

Ahok mengaku jika keputusannya masuk ke arena politik (sebelumnya jadi Bupati Belitung Timur) bukan untuk mewujudkan ambisi menjadi orang pertama etnis Cina (jadi bupati atau gubernur, bahkan presiden), tapi semata-mata untuk mewujudkan keadilan sosial.

"Saya masuk ke politik karena saya tidak sanggup lagi menolong orang miskin. Bukan karena etnis cinanya, tapi untuk mewujudkan keadilan sosial sesuai cita-cita proklamator," paparnya. "Tapi kalo ada orang yang baik seperti pak Jokowi jadi presiden, buat apa saya jadi presiden?"

Ahok juga menegaskan bahwa dirinya sangat berpikir sosialis karena Pancasila itu juga sosialis. Pejabat pemerintah, menurut Ahok, bertugas mengadministrasikan keadilan sosial. "Orang bawah ditopang dengan pajak orang kaya, maka ini akan menghilangkan gap (kesenjangan) antara yang miskin dan kaya," ujar Ahok.

Ahok juga menegaskan dirinya tidak takut pada ancaman sentimen anti Cina, maka Ahok tak akan iklas mundur dari jabatan sekarang ini, termasuk ikut dalam pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta pada 15 Februari 2017 ini. "Sejak 2004-2015 saya dengar itu, bahwa sebagian besar etnis Cina takut dan berharap saya mundur saja karena muncul sentimen anti cina. Dari jaman Belanda, oknum pejabat di pemerintah kita justru yang membangkitkan sentimen anti Cina ini," cerita Ahok.

Ahok sadar jika menghadapi begitu banyak musuh sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Saya terlalu memotong banyak korupsi, membuka transaparansi, dan tidak ada transaksi tunai di dalam Pemda DKI," tuturnya.  "Saya tidak iklas (diminta) mundur apalagi menyerahkan Jakarta kepada orang yang harapannya akan mundur. Mengapa takut difitnah, undur sementara kita melakukan pekerjaan besar untuk rakyat?"

Ahok berhasil dorong pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta dari Rp27 trillion tahun 2013 menjadi sekitar Rp58 triliun tahun 2016. Artinya, sistem transaksi non tunai memberi andil besar pada peningkatan PAD karena ruang korupsi tertutup rapat. Ahok juga menertibkan aset-aset milik Pemda DKI Jakarta yang sebelum pemerintahannya sebagian aset justru tercatat sebagai kepemilikan begitu banyak oknum pejabat (baca koruptor).